Dalam Penerapan “New Normal”?

Dalam Penerapan “New Normal”?

*) Oleh Dwi Anggita Putri

SAAT ini pemerintah telah memutuskan untuk melonggarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menjadi indikasi bahwa segala segi aktivitas manusia yang sempat dibatasi bahkan dilarang mulai kembali lagi dengan di bukanya Mall, Rumah Ibadah dan juga sekolah yang berada dizona hijau.

Kembalinya aktivitas manusia diluar rumah tidak semata-mata menyamai keadaan sebelum masa Pandemi Covid-19 melanda.

Dikutip dari dalam buku Pandemic! Covid-19 Shakesthe World (2020), filsuf ZlavojZizek  menyatakan bahwa ada lima tahap masyarakat dalam menyikapi pandemic ini. Tahap - tahap itu adalah tahap satu penyangkalan (denial), virusnya tidak seberbahaya itu, keganasannya hanyalah efek dari dramatisasi media massa saja.

Tahap kedua kemarahan (anger), ternyata virus tersebut begitu dekat dan negara telah lalai mempersiapkan diri. Tahap ketiga ‘tawar-menawar’ (bargaining), virus itu terlanjur merebak tapi kita bisa memperlambat persebarannya.

Tahap ke empat depresi (depression), putus asa akibat keadaan yang semakin buruk sebab oleh virus dan saat ini kita sedang berada pada fase kelima, fase penerimaan (acceptance), dimana kita berada didalam budaya baru yang mau tidak mau kita harus terapkan dalam setiap pergerakan dan kegiatan kita.

Namun fase akhir dalam sikap masyarakat ini bukanlah akhir melainkan awal baru bagi permasalahan - permasalahan lainnya. Kini masyarakat harus mulai beradaptasi dengan budaya baru yakni New Normal.

Karena jika pemerintah dan masyarakat lalai dan tidak disiplin maka gelombang kedua Covid-19 bisa saja terjadi. Namun walau bagaimanapun keputusan tegas tetap harus diambil oleh pemerintah baik bagaimanapun juga, pada 1 Juni 2020 Pemerintah dengan ketegasannya menerapkan kebijakan yang menjadi budaya baru bagi kehidupan masyarakat.

New Normal, Kebijakan yang melonggarkan kegiatan masyarakat ditengah pandemic namun tetap dengan mematuhi protokol Kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker saat berpergian, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan setiap memulai ataupun menyudahi aktivitas, dan menjaga jarak minimal 1 meter saat berada diluar rumah.

Keputusan besar ini sungguh menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah. Bagaimana tidak,  disatu sisi pemerintah harus menyelamatkan sektor-sektor yang mengalami penurunan fungsi seperti sektor Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan.

Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan karena antisipasi Pemerintah terhadap situasi terburuk pada sektor Ekonomi yang bisa saja mengalami krisis.  Namun disisi lain bahaya virus yang kian hari tidak berkurang malah terus-menerus menambah korban setiap harinya .

Serangkaian kebijakan yang ditetapkan kini tampaknya tidak terlalu diindahkan oleh masyarakat. Tampaknya masyarakat Salah Kaprah mengenai kebijakan baru ini. Dan benar saja pada tanggal 10 Juni 2020 konfirmasi mengenai korban Covid-19 melalui Tim Gugus Tugas Covid Indonesia menyatakan 1.241 kasus dan yang tertinggi pada tanggal 18 Juni 2020 dengan jumlah korban 1.331 orang.

Kesalahpahaman masyarakat ini dapat kita amati karena semenjak pemberlakuan kebijakan baru ini masyarakat menganggap bahwa kebijakan baru ini menjadi refleksi bahwa keadaan telah pulih seperti biasa.

Masyarakat yang sudah jenuh berada dirumah saja selama 3 bulan belakangan ini mulai berpergian hingga liburan ketempat wisata seperti Pantai di Lombok, Nusa Tenggara Timur, Candi Malioboro yang pengunjungnya tidak hanya pengunjung dari daerah setempat, dari luar daerahpun juga ada yang datang. Lalu ketika berwisata mereka melupakan aturan-aturan yang semestinya  harus tetap diberlakukan.

Meskipun begitu kejenuhan bukanlah suatu alasan untuk mengenyampingkan keselamatan diri kita ataupun orang lain. Dengan keadaan yang tidak pasti seperti ini kita sebagai masyarakat mesti menumbuhkan kesadaran baik bagi diri sendiri ataupun kedisiplinan sekitarnya.

Kesadaran diri dan kedisiplinan adalah hal yang paling penting untuk diterapkan didalam kebijakan baru ini.

Sebanyak apapun wacana medis mengenai penetapan peraturan, pelaksanaan peraturan jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat maka akan percuma saja.

Penyebaran tidak bisa dikendalikan dan pemerintah akan semakin memperbanyak PR mereka saja. Masyarakat sangat perlu pengedukasian mengenai keadaan dan kedisplinan pola hidup yang baru ini. Jangan sampai kebijakan yang diharapkan membawa harapan baru malah membawa petaka baru.

Kali ini pemerintah harus mengevaluasi apa kebijakan ini efektif atau hanya malah menambah buruk keadaan saja. Serta kita sebagai masyarakat tidak bisa hanya menggantungkan tugas pengawasan dan pengedukasian kedisiplinan ini pada pemerintah saja. Pemerintah dapat mengaktifkan komunikasi kepada msyarakat dengan menggandeng para kaula muda, Ulama atau tokoh-tokoh berpengaruh (influencer) agar sama-sama tanggap, sigap dan kreatif mengedukasi sekitar bagaimana kesadaran diri masyarakat dapat di pupuk dan terus menerus menyuarakan kedisiplinan diri.

Covid-19 bukan hanya musuh dan permasalahan pemerintah namun juga kita sebagai manusia yang memiliki kewajiban menjaga sekitar demi memenuhi hak orang lain untuk selamat, dan kali ini kewajiban bagi kita semua untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dalam aktivitas kita sehari-hari.
(*)

*) Penulis adalah mahasiswa UIN STS Jambi. Artikel ini adalah tulisan untuk memenuhi tugas KKN secara daring.