Besok, Gugatan CE-Ratu di MK Masuk Babak Baru

Besok, Gugatan CE-Ratu di MK Masuk Babak Baru
Jadwal sidang gugatan CE-Ratu. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dilayangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Cek Endra-Ratu Munawaroh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilgub Jambi memasuki babak baru. 

Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian, Selasa (23/2/2021) besok pukul 08.00 WIB. Agendanya adalah pemeriksaan saksi atau ahli, penyerahan serta pengesahan alat bukti tambahan yang diajukan di persidangan. 
 
Baik pemohon CE-Ratu maupun termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi sama-sama bakal menghadirkan saksi dan ahli serta adu data. CE-Ratu melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra dkk juga akan mengajukan tambahan alat bukti. 

CE sendiri mengaku telah mempersiapkan saksi yang akan diajukan untuk memberikan keterangan dalam sidang besok. "Mohon doanyo semoga semuanya dilancarkan," katanya melalui pesan whatshApp.

Sebelumnya, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Apnizal juga menyatakan sudah menyiapkan skasi untuk mendukung keterangannya di sidang Mahkamah Konstitusi. 

"Kita sudah menyiapkan saksi saksi. Namun berapa jumlahnya masih menunggu petunjuk dari majelis hakim,’’ katanya belum lama ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 126 perkara sengeketa Pilkada 2020, yang dilanjutkan ke sidang pembuktian sebanyak 45 perkara. Termasuk gugatan pilgub Jambi yang diajukan pasangam Cek Endra- Ratu Munawaroh (CE-Ratu). 
 
Dalam list yang dirìlis Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan CE-Ratu diberi kode MS atau dinyatakan memenuhi syarat ambang batas selisih suara berdasarkan pasàl 158 ayat 2 UU pilkada bersama 23 permohonan lainnya. Sementara 22 perkara lainnya dèngan kode TSM (Tidak memenuhi syarat) ambang batas selisih suara, tapi tetap dilanjutkan.

Dalam list tersebut dijelaskan secara rinci, selaku pemohon CE-Ratu meraih 585.203 suara. Kemudian suara pihak terkait Haris-Sani 596.621. Selisih suara pemohon dan pihak terkait sebanyak 11.418. Sementara ambang batas selisih suara Pilgub Jambi 1,5 persen atau 23.508 suara.

Seperti diketahui, dalam permohonan gugatannya, CE-Ratu menyebut mereka memiliki bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis dari paslon 03 Haris-Sani (11.418), terindikasi diperoleh dengan praktik pelanggaran. Menurut Yusril, praktik pelanggaran itu terjadi secara meluas oleh KPU. Sehingga merugikan CE-Ratu.
  
CE-Ratu mempersoalkan pemilih tidak berhak yang tanpa memiliki E-KTP dan SUKET diberikan kesempatan memilih. Totalnya sekitar 13.487 suara. 

Menurut Yusril hak memilih telah diatur dalam pasal 56 dan 57 UU Nomro 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, yang menyatakan bahwa satu-satunya syarat utama pemilih bisa menncoblos dibuktikan dengan kepemilikan E-ktp atau Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil.
 
Yusril menegaskan, akibat praktik pelanggaran yang terjadi secara meluas itu pasangan CE-Ratu dirugikan. “Yang semestinya pasangan CE-Ratu memperoleh suara 585.203 dan paslon Haris-Sani 583.134,” ujarnya.
 
Berdasarkan perolehan suara itu, pasangan CE-Ratu semestinya unggul sekitar 2 ribu suara. Menurut Yusril, pelanggaran pemilu yang berlangsung dengan massif itu jelas merugikan CE-Ratu dan justru menguntungkan Haris-Sani.
 
Dalam petitumnya, Yusril meminta Hakim MK untuk menganulir keputusan KPU yang memenangkan Al Haris-Sani. Yusril juga meminta MK agar memerintahkan KPU untuk menetapkan CE-Ratu sebagai pemenang Pilgub Jambi dengan perolehan suara 585.203 suara itu.
Atau memerintahkan termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS yang tersebar di 15 Kecamatan dalam lima Kabupaten.
 
Rinciannya, Kabupaten Muarojambi, Kecamatan Sungai Gelam, Sungai Bahar, dan Jaluko. Lalu di Kabupaten Kerinci: Kecamatan Danau Kerinci, Setinjau Laut, Bukit Kerman, dan Gunung Raya. Kemudian Kabupaten Batanghari: Kecamatan Bajubang, Mersam, Marosebo Ulu, dan Muara Bulian. Kota Sungai Penuh: Kecamatan Kotobaru. 

Selanjutnya, Kabupaten Tanjab Timur: Kecamatan Sadu, Mendahara, dan Dendang.  Atau setidak tidaknya memerintahkan termohon melakukan PSU di TPS TPS yang tersebar di 5 kabupaten, 15 kecamatan dan 41 Keluraham/desa.
 
Kemudian, pada sidang kedua, 1 Februari lalu, KPU Provinsi Jambi selaku pihak termohon dalam sidang sengketa hasil Pilgub Jambi 2020, menolak dan membantah semua dalil gugatan pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu), selaku pihak pemohon. Kuasa hukum KPU Syahlan Samosir menyatakan Substansi permohonan CE-Ratu (Pemohon) terkait hak memilih tidak berkaitan langsung dengan perselisihan penetapan perolehan suara pilgub 2020.
 
Menurut dia, permohonahn pemohon lebih cendrung kepada pelanggaran administrasi. Sehingga kewenangan penyelesaiannya ada di tangan KPU masing masing tingkatan. Oleh sebab itu, pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara pada MK.
 
Mengenai dalil gugatan CE-Ratu yang mentakan banyak pemilih (13 ribuan) yang tidakmemenuhi syarat, tidak miliki E-KTP atau SUKET diberi kesempatan memilih, Syahlan menilai dalil pemohon tidak mendasar dan menduga duga tanpa bukti kongrit. Menurut dia, seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS dihadiri pihak berwenang dan terbuka untuk umum. Seluruh warga masyarakat juga ikut menyaksikan penghitungan suara. 

Kemudian soal data pemilih, menurut Syahlan, termohon tidak mempunya hak memberikan akses mendapatkan atau mengakses data kependudukan. Hal tersebut sudah diatur Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai mana sudah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UUNo 23 2006 tentang administrasi kependudukan.

Syahlan juga menyatakan Laporan pemohon ke Bawaslu Provinsi Jambi tidak pernah ditindaklanjuti bawaslu. Yang dibuktikan bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi atau yang harus dijalankan termohon. 

Berdasarkan jawaban yang dia sampaikan, dalam petitum pihak KPU menyampaikan Permohon ke hakim mahkamah konstitusi mengabulkan esepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 

Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku putusan KPU Provinsi Jambi tentang penetapan perolehan suara Hasil Pilgub Jambi 2020, tangga 19 Desember 2020. ‘’Atau apabila MK berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya,’’ pungkasnya 
 
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Jambi pada sidang 1 Februari lalu membeberkan semua temuan dan laporan pelanggaran yang mereka tangani selama tahapan Pilgub Jambi 9 Desember 2020. 

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi dalam keterangannya menyampaikan temuan data pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP pasca penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT). Rinciannya di Kota Sungai Penuh, terdapat 572 pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman e-KTP. 

Ini diketahui dari hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kota Sungai Penuh dengan Dinas Dukcapil pada 2 Desember 2020. Kemudian, di Batanghari Bawaslu juga menemukan 2.833 pemilih yang masuk dalam DPT belum merekam e-KTP. Ini diketahui dari laporan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Batanghari dengan Dinas Dukcapil setempat pada 24 November 2020.
 
Selanjutnya, di Kabupaten Kerinci terdapat empat kecamatan yang belum melakukan perekaman e-KTP. Yaitu Kecamatan Danau Kerinci Barat, Keliling Danau, Tancho, dan Air Hangat Barat. " Ketika itu perekaman belum dilakukan karena keempat kecamatan tersebut terdeteksi covid-19," kata Asnawi.
 
Menurut dia, dari hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan Dinas Dukcapil diperoleh keteranngan, pada November 2020 persentase pelaksanakan perekaman e-KTP di Kerinci 28,9 persen. Kemudian pada Desember 2020 sudah mencapai 99 persen.

Asnawi juga menyampaikan, di Muarojambi dan Tanjab Timur tidak dilakukan pengawasan perekaman e-KTP, karena tidak ada pemberitahuan dari Dinas Dukcapil terkait pelaksanaan perekaman.
 
Selain itu, Asnawi menjelaskan soal tindak lanjut laporan pelanggaran data pemilih yang mereka terima. Menurut dia, hasil klarifikasi terhadap pelapor, para saksi dan terlapor dapat disimpulkan menjadi fajta hukum, bahwa sebanyak 30.563 pemilih melakukan perekaman e-KTP pada 11 November 2020 saat pencanagan gerakan mendukung perekaman e-KTP Pilkada serentak 2020.

"Bersarkan surat dari KPU RI, KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupeten/Kota,PPK dan PPS kemudian melakukan pengecekan kembali ke kapangan  30 ribuan lebih pemilih terdaftar dalam DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP," jelasnya.
 
Asnawi melanjutkan bahwa berdasarkan surat KPU RI tentang tindak lanjut hasil koordinasi dengan dengan Dirjen Dukcapil tanggal 26 November 2920 dan seetelah dilakukan upaya bersama di Provinsi Jambi, diketahui terdapat 8.063 pemilih terdaftar dalam e-KTP belum melakukan perekaman e-KTP.
 
Kemudian, lanjut Asnawi, setelah dilakukan upaya jemput bola mempasilitasi perekaman e-KTP, pelapor dan dinas dukcalil diketahui pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat 6.782 pemilih terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman e-KTP. 

Namun, menurut Asnawi, laporan potensi pelanggaran adminsitasi pemilih tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi,  karena pelapor, saksi dan terlapor tidak bisa membuktikan pemilih yang tidak merekam e-KTP tersebut mengunakan  hak suara saat pemungutan suara. (*)