16 Daerah di Sumatera Kerja Sama Pengawasan Pajak, Termasuk Jambi

16 Daerah di Sumatera Kerja Sama Pengawasan Pajak, Termasuk Jambi
Basaria Panjaitan. (ist)

IMCNews.ID, Batam - Sebanyak 16 daerah di Pulau Sumatera menandatangani perjanjian kerja sama dengan bank daerah masing-masing tentang pemanfaatan sistem pengawasan penerimaan pajak dalam jaringan, disaksikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan di Batam, Rabu.

Kerja sama itu, untuk memastikan dukungan bank daerah dalam penerapan pajak dalam jaringan yang datanya terhubung langsung ke pemerintah daerah, antara lain, Siak, Dumai, Bandarlampung, Palembang, Bengkulu dan Jambi.

Basaria mengatakan, KPK telah melakukan pendampingan terhadap beberapa Pemda dalam kegiatan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD).

"Setiap kepala daerah harus bisa memastikan secara tepat potensi apa yang bisa diterima, pendapatan daerah yang diambil dari pajak dan nonpajak supaya bisa membangun daerah secara cepat," kata dia.

Kerja sama pengawasan pajak dalam jaringan itu merupakan wujud komitmen Pemda. KPK mencatat, hingga Triwulan III-2018, Program OPD telah melibatkan beberapa daerah, meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

KPK mengajak semua pihak terkait di tingkat pusat, instansi vertikal, dan seluruh Pemda berkomitmen penuh agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani rakyat di daerahnya masing-masing.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pengawasan penerimaan pajak dalam jaringan merupakan wujud komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi.

Tahun ini, Pemkot Batam bekerja sama dengan Bank Riau Kepri mentargetkan pemasangan 500 alat perekam transaksi (tapping box) di tempat usaha wajib pajak.

Sampai 31 oktober 2018, terpasang sebanyak 301 'tapping' di empat jenis pajak, yakni restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir untuk mencatat dan merekam semua transaksi yang terhubung dengan sistem perpajakan Pemko Batam.

Setiap transaksi pajak daerah akan diterima Pemda dalam waktu yang sama, langsung terekam dan transparan.

"Upaya ini sebagai instrumen meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiaya belanja infrastrukur dan pembangunan lainnya, serta menghindari kebocoran pajak dan retribusi daerah," kata dia. (IMC01)